Dialog Syaikh Muhammad Hussain Yakub dan Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaeni

Murottal Surat Al-Qalam oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Siapa itu Dr. Mohd Asri?

Dr. Muhammad Asri

 Muhammad Asri dengan kelantangan dan kebakhilannya

Dalam rangka membela Shaykh Rabee’ bin Haadee al-Madkhalee, Ustaz Abu Farouq Rasul Bin Dahri (tokoh salafi asal Malaysia) memberi kuliah mengenai ucapan Dr Mohd Asri (Ulama Malaysia) yang menuduh Shaykh Rabee’ sebagai Khawarij.Ustaz Rasul memperlihatkan keta’ssuban Dr Asri terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, di mana Dr Asri lebih banyak berhujjah dengan emosi, tanpa hujjah dan dalil konkrit.

Ustaz Rasul juga mengatakan bahwa Dr Asri tidak memahami apa itu Khawarij, tidak pula mengenali siapa itu Shaykh Rabee’.

Karena orang yang mencintai Ahlus Sunnah, akan mencintai Shaykh Rabee’.

Bak kata Shaykh Al-Albani, “Ketahuilah, barangsiapa mencintai Shaykh Rabee’, maka dia mencintai Sunnah. Dan barangsiapa membenci Shaykh Rabee’, maka dia membenci Sunnah.”

Pada ketika lain, Shaykh Al-Albani berkta, “Sesungguhnya mereka berdua (Shaykh Rabee’ dan Shaykh Muqbil) adalah pengibar bendera Ahlus Sunnah wal Jama’ah.”

Hayatilah rakaman video ini dengan hati yang terbuka

1

2

3

4

5

6

Fatwa Syaikh bin Baz tentang Saddam Hussein

Syaikh Utsaimin 

SISI PALING RAHASIA PENGGEMPURAN LIBANON

Menyingkap Konspirasi Besar Zionis-Salibis dan Neo Syiah-Shafawis terhadap Ahlussunnah di Semenanjung Arabia

Editor dan Penerjemah: Muhammad Ihsan Zainuddin (Abul Miqdad al-Madany)

“Dari semua yang terungkap dan terbaca,

ada banyak rahasia yang tak terketahui.Karena itu, jangan pernah tertipumendengar lolongan serigala,nyaksikan musang kenakan sorban,sebab mereka-lah penipu tercerdik dalam sejarah.”(Suara hati sendiri) Catatan Editor:

Dalam hitungan hari saja, dunia terperangah. Dan seolah tak pernah jemu, seluruh wajah dunia kembali berpaling ke wilayah paling panas di seantero jagat: Palestina dan Lebanon. Ada puluhan rudal mungkin yang ditumpahkan ke kepingan wilayah itu, dan kemudian ada puluhan –bahkan mungkin ratusan- nyawa tak berdosa yang melayang, ratusan rumah tempat bernaung nyaris rata dengan tanah, dan gelombang pengungsian lalu menjadi fenomena yang tak terbendungkan.

Hampir bisa dipastikan, bahwa mayoritas –jika tidak semua- korban kekejian itu –baik yang meninggal maupun yang harus berlari dengan wajah ketakutan meninggalkan negrinya- adalah sekumpulan manusia yang tidak tahu menahu mengapa orang-orang tercinta mereka harus menjadi korban…mengapa tempat bernaung yang selama ini mereka bangun bata demi bata harus diremukkan begitu saja…Yah, mereka tidak pernah tahu, setidaknya hingga kini.

 Mereka tidak tahu…dan kita, kaum muslimin di Indonesia pun mungkin tak tahu mengapa Hizbullah Lebanon menculik 2 tentara Israel. Tapi ketika Presiden Iran, Ahmadi Nejad datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, kita dihinggapi sebuah euphoria yang gempita. Sebagian kita bahkan seperti menyambut seorang pahlawan agung. Kita kagum hanya karena kesederhanaannya…(Memang susah kita ini, karena jarang menemukan pemimpin yang sederhana, maka musang yang berlagak sederhana pun dengan mudah kita percayai…) Apakah kita kagum akan keberanian Iran –yang merupakan representasi kekuatan Syiah abad ini- ‘melawan’ Amerika dalam hal nuklir? Apakah sebagai umat yang selama ini roda peradabannya sedang berada di bawah, kita menganggap ‘keberanian’ Iran itu sebagai awal kemenangan Islam? Bila jawabannya adalah ‘iya’, maka ketahuilah ada banyak hal yang tidak kita ketahui dari semua peristiwa itu…Dalam terminology Sunnah, kita saat ini sedang berhadapan dengan sebuah fitnah. Fitnah itu adalah saat berbagai peristiwa berkalut-kelindan satu sama lain, hingga kita terjebak dalam situasi dimana kita kehilangan nalar sehat untuk memilah mana hal dan pernyataan yang harus diapresiasi secara positif dan tidak. Atau dalam bahasa yang lebih tegas: nalar syar’i kita menjadi tumpul dalam menentukan yang haq dan yang batil. Akibatnya, karena kita merasa sebagai umat yang kalah, segala bentuk perlawanan yang memakai label keummatan kita dengan segera kita anggap sebagai pahlawan Islam. Meski sesungguhnya ia tak lebih dari musang berbulu domba! ‘Tulisan’ ini sebenarnya adalah pengantar saja terhadap sebuah tulisan yang ditulis untuk menyikapi berbagai ‘kekacaubalauan’ yang hingga kini terus terjadi di Semenanjung Arabia; secara spesifik di Irak, dan Palestina serta Lebanon belakangan ini. Tulisan ini sengaja saya terjemahkan dengan harapan agar kita semua dapat melihat krisis Timur-Tengah itu dengan pandangan yang jernih. Agar simpati yang terkirim tak menjelma menjadi simpati yang sia-sia karena salah alamat (Hmm, bukankah salah alamat jika Anda bersimpati pada musang dan serigala??). Tulisan yang saya maksud adalah: Mengapa Hizbullah Menyulik 2 Tentara Israel?; Membaca Tujuan Hakiki di Balik Itu. Ditulis oleh DR. Muhammad Bassam, anggota Dewan Pendiri Rabithah Udaba’ al-Syam (Ikatan Sastrawan Syam). Artikel ini dimuat dalam situs www.almoslim.net, edisi 21/6/1427.Semoga bermanfaat!     MENGAPA HIZBULLAH MENYULIK 2 TENTARA ISRAEL?

Membaca Tujuan Hakiki di Balik Itu

DR. Muhammad Bassam

Pada awal tulisan ini, menjadi penting untuk dijelaskan bahwa Israel tidak lebih dari sebuah lembaga zionis yang ‘disisipkan’ dalam tubuh wilayah Arab-Islam kita. Dan sang penyusup ini harus dilawan dengan segala cara yang memungkinkan, hingga Palestina dapat dibebaskan. Seluruh Palestina…dari ujung laut hingga sungainya. Lembaga zionis ini tidak lebih dari sebuah kangker yang ditanamkan Barat di pusat kawasan Islam demi melanggengkan tujuannya: memecah belah dan menghalangi terwujudnya sebuah kekuatan negara berperadaban yang menjadi Islam sebagai referensi tertingginya. Meskipun kita sangat yakin, bahwa ‘proyek’ zionis itu akan berjalan menuju kepunahannya sebagai sebuah akibat yang pasti dari Sunnatullah di muka bumi ini.

Musibah apapun yang menimpa lembaga zionis itu, dan apapun yang menimpa tentara-tentara negara pencuri itu; semuanya akan membuat kita gembira, ridha dan semakin yakin bahwa lembaga itu hanyalah sekumpulan omong kosong yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan label Islam, dan merasa cukup dengan gembar-gembor untuk membebaskan dataran tinggi Golan dan Palestina…Isu Palestina menjadi isu dagangan pokok kelompok-kelompok yang dimotori oleh mereka yang membangun ‘Proyek Shafawisasi’ atau ‘Persianisasi’ di semenanjung Arabia; sebuah proyek yang mengalami kemajuan cukup pesat sejak dimulainya penjajahan terhadap Irak secara Amerikanis-Shafawis-Zionistik, setidaknya sejak 3 tahun belakangan ini…Di Damaskus, tiga bulan yang lalu, telah diumumkan terbentuknya sebuah aliansi strategis Iran-Suriah yang didalamnya turut pula bergabung kelompok Hizbullah dan beberapa kelompok Palestina, setelah sebelumnya kaum Shafawis Iran telah terlibat dalam suatu ‘permainan’ dengan Pemerintah Suriah…’Permainan’ itu terutama sangat jelas aromanya di bumi Irak yang terjajah, tentu dengan irama yang sejalan dengan sang penjajah Amerika. Meskipun masing-masing pihak tetap menjaga ‘mimpi-mimpi’ mereka untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Arab dan Islam.Di sini, mungkin menjadi sangat penting bagi kami untuk menunjukkan bahaya ‘mimpi-mimpi’ kaum Persianis-Shafawis, yang didukung penuh oleh Pemerintah Suriah, Hizbullah dan kelompok-kelompok Syiah di Irak. Persekutuan gelap ini telah berubah menjadi gejala ‘kangker’ yang sangat parah (dan keji!), yang bahayanya bagi umat Islam (terutama di kawasan Arab) melebihi bahaya lembaga zionis bernama Israel itu sendiri!Berikut adalah beberapa fenomena ‘Proyek’ Rasialis Shafawistik ini:1.      Adanya gerakan dan upaya pembersihan etnis dan madzhab terhadap Ahlussunnah Arab di Irak, yang gejalanya semakin meningkat beberapa bulan belakangan ini, seiring dengan upaya pengisoliran terhadap mereka di wilayah selatan Irak. Ditambah lagi dengan seruan untuk membagi kawasan Irak berdasarkan kelompok aliran, serta mendorong pasukan penjajah Amerika untuk terus melakukan penangkapan, penawanan, pembunuhan, penghancuran dan pembersihan terhadap kaum Ahlussunnah di Irak, terhadap mesjid-mesjid, lembaga-lembaga, dan juga gerakan-gerakan mereka!2.      Keterlibatan kaum Persia Shafawis di Irak dengan kerjasama yang sangat sempurna dengan Pimpinan tertinggi kaum Syiah di Irak, khususnya yang memiliki ras Persia.  Dan itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama intelejen, militer, ekonomi, politik dan agama, dengan dukungan penuh dari Amerika baik secara militer dan logistik, hingga Irak menjelma menjadi negara yang tunduk di bawah penjajahan kaum Persia Shafawis dengan menggunakan tank-tank Amerika!3.      Keterlibatan kaum Persia Shafawis di Suriah untuk mengerahkan gerakan Syiahisasi di tengah rakyat Suriah yang muslim sunni, dan pemberian kewarganegaraan Suriah kepada para keturunan Persia dan warga Syiah Irak, dari pihak pemerintahan Hafzih al-Asad. Dan jumlah mereka hingga saat ini telah melebihi 1.000.000 jiwa. Mayoritasnya bermukim di Propinsi al-Sayyidah Zainab dan sekitarnya di Damaskus.4.      Menonjolnya upaya-upaya pemalsuan yang sangat vulgar dalam perhitungan demografis terhadap rakyat Suriah. Dan mungkin bukti yang paling jelas atas itu adalah studi-studi fiktif yang dipulikasikan oleh Intelejen Suriah bahwa masyarakat Suriah adalah masyarakat minoritas, dan prosentase Ahlussunnah dari keseluruhan jumlah masyarakat Suriah itu hanya 48%. Dan jumlah itupun mengalami perpecahan di dalam tubuhnya sendiri! Padahal, rakyat Suriah secara mayoritas mutlak terdiri dari Ahlussunnah, dan ini adalah sebuah fakta yang terlalu jelas di Suriah. Tetapi para pelaksana proyek Persianis-Shafawis ini mengira bahwa dengan melakukan pemalsuan terhadap angka-angka demografis di Irak –tentu saja dengan mengorbankan Ahlussunnah yang mayoritas-, mereka juga dapat melakukan hal yang sama di Suriah!!5.      Kesepakatan dan konspirasi bersama dengan kekuatan Amerika Sang Penjajah. Dan mungkin bukti paling jelas atas itu adalah apa yang dipublikasikan oleh pimpinan spiritual tertinggi Syiah di Irak, berupa fatwa-fatwa yang mengharamkan perlawanan terhadap ‘Sang Penjajah’ dan membukakan pintu seluas-luasnya terhadap ‘proyek’ penyembelihan kaum Ahlussunnah di Irak, bahkan melabeli mereka dengan label teroris. Dan semua itu dilakukan seiring dengan upaya-upaya dusta mereka yang seolah mendorong perlawanan terhadap Amerika hingga negara itu merdeka! Sejarah memang selalu berulang. Peran-peran yang mereka lakukan hari ini sesungguhnya diilhami oleh peran-peran  keji nenek-moyang mereka: al-Thusy dan Ibn al-Alqamy, bersama tentara Mongolia dan Tartar untuk menjatuhkan umat Islam di akhir masa kekhilafahan Abbasiyah!!6.      Semakin meningkatnya upaya-upaya penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Hafizh al-Asad terhadap warga Arab Iran (al-Ahwaz)[2] yang mencari perlindungan ke Suriah sejak puluhan tahun yang lalu. Tidak hanya itu, sebagian tokoh perlawanan al-Ahwaz itu (seperti Khalil ibn ‘Abd al-Rahman al-Tamimy dan Sa’id ‘Audah al-Saky) kemudian diserahkan kepada pihak Intelejen Iran!* * *

Sudah tentu proyek Shafawistik ini memerlukan ‘sampul’ dan ‘bingkai’ yang bisa diterima oleh seluruh bangsa Muslim. Harus ada upaya percepatan yang memungkinkan para pelaku proyek ini ‘mempermainkan’ keterlibatan emosional seluruh bangsa Muslim di dunia. Dan untuk saat ini, tidak ada cara yang terbaik kecuali mengangkat masalah Palestina, lalu kemudian ‘memainkannya’ dengan cantik…Dari balik ‘sampul’ itulah tersembunyi niat-niat keji para pelaku proyek busuk ini. Banyak yang tertipu. Sebagian gerakan Islam bahkan terbuai dalam permainan yang mereka mainkan…Semboyan-semboyan kosong yang memancing emosi dan solidaritas benar-benar menyilaukan mereka yang selalu menyederhanakan bahaya kaum Syiah Shafawis ini…

Untuk upaya mempermainkan ‘kisah pilu’ Palestina ini maka dilakukanlah langkah-langkah berikut:1.      Lebih dari sekali, Presiden Iran meneriakkan slogan-slogan kosongnya untuk seruan menghapuskan Israel (dari peta dunia)!2.      Mengumumkan aliansi Iran-Suriah dengan beberapa organisasi Palestina yang memiliki citra yang baik di mata dunia Arab dan Islam. Mereka juga berlagak akan memberikan bantuan finansial kepada pemerintahan HAMAS…tapi seperti biasa bantuan itu tak pernah ada! Bantuan-bantuan itu tak pernah sampai ke tangan yang berhak hingga sekarang. Dan yakinlah, bantuan itu tak akan pernah sampai hingga kapanpun…Menteri Luar Negri Iran pada tanggal 10 Juli 2006 menegaskan dalam sebuah jumpa pers bahwa proses pemberian bantuan 50 juta dolar itu masih dalam taraf pengambilan keputusan (4 bulan setelah janji itu disampaikan), dan hingga sekarang jumlah itu belum pernah dibayarkan.Maka bantuan Iran itu tidak lebih dari sekedar gembar-gembor dan janji kosong, sebab kaum Shafawis-Persianis itu tak akan dapat digerakkan kecuali dengan motif ras dan kelompok, yang salah satu konsekwensinya adalah tidak memberikan bantuan apapun terhadap gerakan Palestina manapun yang Ahlussunnah, bagaimanapun kondisinya!!3.      Penyelenggaraan berbagai pertemuan mencurigakan antara pemerintah Suriah dengan pemerintah Zionis, yang diawali dengan jabatan tangan antara Presiden Suriah, Basyar al-Asad dan Moshe Katzav, Presiden Israel, saat mengunjungi jenazah Paulus di Vatikan. Hal itu kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan pihak Zionis bahwa pemerintah Suriah adalah pilihan mereka yang harus didukung. Sementara pihak Suriah juga menyatakan keinginannya untuk berdialog dengan kaum Zionis, meski di saat yang sama, pihak Suriah gencar melakukan pembersihan etnis terbesar dalam sejarahnya terhadap warga negaranya, melakukan konspirasi terhadap upaya pengajaran Islam Ahlussunnah, sembari memberikan dorongan bahkan bantuan moral dan materil terhadap pengajaran Syiah-Shafawis. Peristiwa paling mutakhir yang membuktikan hal ini adalah pertemuan dubes Suriah dengan pimpinan persatuan Zionis di London (Surat kabar al-Syarq al-Ausath, 12/7/2006) dan penyambutan terhadap pemuka Zionis Amerika untuk menyampaikan ceramah di salah satu mesjid jami’ terbesar di Halab (Surat kabar al-Khalij, 11/7/2006).  4.      Keterlibatan Mossad yang cukup dalam di Irak dengan dukungan pemerintah Irak buatan Amerika, dengan koordinasi yang kuat dengan apa yang disebut al-Haras al-Tsaury al-Irany (Pengawal Revolusi Iran) dan berbagai milisi Syiah Shafawiyah di Irak; untuk menangkap dan membunuh para ulama dan tokoh Ahlussunnah yang berpengaruh di Irak. Mereka bahkan melakukan berbagai tindakan terror terhadap Ahlussunnah di Irak berupa penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan. Dan aliansi strategis ini bahkan telah siap melakukan langkah yang sama di tiga wilayah: Irak, Suriah dan Lebanon. Karena itu, tindakan apapun yang dilakukan oleh salah satu dari aliansi ini, sesungguhnya merupakan bagian dari global proyek Shafawis ini di sepanjang kawasan yang memanjang dari Iran hingga Lebanon, termasuk didalamnya Irak dan Suriah! Karena itu, dan berdasarkan kesatuan strategi dan tujuan, serta komperhensifitas peran antara pemerintahan Persianis Iran, pemerintahan al-Asad di Suriah dan gerakan-gerakan Syiah di Lebanon…berdasarkan itu saja, kita dapat menyimpulkan berbagai upaya dan tindakan yang selama ini dilakukan, serta menentukan arahnya: apakah ia sepenuhnya untuk kemashlahatan bangsa Arab dan kaum muslimin…atau untuk kepentingan pelaksanaan rencana kaum Shafawis Persianis untuk menguasai wilayah dan kekayaan kita, untuk kemudian melakukan gerakan pembersihan etnis dan aliran terhadap Ahlussunnah di wilayah ini, untuk selanjutnya memperluas aksinya ke semanjung Arabia hingga Afrika Selatan…demi mengembalikan kejayaan Dinasti Shafawiyah dan Fathimiyah, dengan menguasai wilayah Arab dan kaum muslimin!!

Coba Anda renungkan:

Apa arti dari peristiwa kemarahan Basyar al-Asad di Damaskus terhadap Pemerintah Lebanon, yang lalu diikuti dengan mundurnya 5 menteri Syiah dari Hizbullah dan Gerakan Amal …mereka mengundurkan diri lalu membekukan kegiatan mereka di sana??! Apa arti dari apa yang dilakukan oleh sebagian peserta Konferensi Advokat Arab -yang diselenggarakan di Damaskus beberapa bulan yang lalu-, yang mengangkat bendera Hizbullah di konferensi itu…padahal tidak ada satupun tanda atau symbol Lebanon sebagai negara yang diangkat di sana, bahkan untuk bendera kebangsaannya sekalipun??!Mengapa Hasan Nashrullah meletakkan foto si orang Persia bernama “Imam” Khomeni itu di atas kepalanya dalam ruang kerjanya di Lebanon??Dan sebelum itu, apa makna dari jawaban salah seorang pemimpin Hizbullah atas pertanyaan wartawan di tahun 1987 “Apakah kalian merupakan bagian dari Iran?” (yang kemudian menjawab): “Bahkan kami adalah Iran di Lebanon dan Lebanon di Iran”??Nah, atas dasar fakta-fakta inilah seharusnya kita menghukumi berbagai hal dan kejadian yang belakangan ini terjadi, yang notabene diprovokasi dan diledakkan oleh Hizbullah dari balik aliansi Shafawis strategisnya –yang katanya- melawan keberadaan Zionisme!!* * *Sesungguhnya tujuan utama dari proyek Kaum Shafawi Persia ini adalah menguasai dunia Arab dan Islam, yang dimulai dengan menundukkan wilayah bulan sabit (Negri-negri Syam dan Irak). Proyek ini setidaknya dibangun di atas 5 pijakan:1.      Bekerja sama dengan kekuatan Barat di bawah komando Amerika semaksimal mungkin untuk menguasai negri-negri kaum muslimin, serta melakukan peran-peran keji yang tidak kalah kejinya dengan apa yang dilakukan oleh Ibn al-Alqamy saat bekerja sama dengan Holako Khan untuk menjatuhkan Khilafah Islamiyah. Dan seluruh dunia mengetahui dengan baik, bahwa Iran memiliki peran yang sangat besar dalam bekerja sama bersama Amerika untuk menjatuhkan Afghanistan…kemudian Irak. Para petinggi Iran sendiri mengakui hal itu. Bahkan mereka bangga akan itu. Muhammad Ali Abthahi, wakil presiden Iran yang lalu mengatakan: “Seandainya bukan karena Iran, Amerika tidak mungkin mampu menguasai Irak…Seandainya bukan karena Iran, Amerika tidak mungkin mampu menundukkan Afghanistan.” Tentu ini semua demi untuk melemahkan Ahlussunnah, lalu kemudian menghancurkan mereka di bawah payang pendudukan Amerika!!2.      Menyalakan api peperangan antar kelompok, melakukan upaya pembersihan etnis dan kelompok, bekerja keras untuk membagi-bagi wilayah kita kaum muslimin, mengusir warga Irak yang Ahlussunnah dari propinsi-propinsi dimana mereka hidup bersama dengan kaum Syiah, ditambah dengan peran-peran merusak para pemimpin spriritual Syiah di Irak untuk menghancurkan Ahlussunnah dan semua lembaga yang mereka miliki. Ingat! Al-Syirazy menyerukan dalam khutbahnya untuk menghancurkan mesjid-mesjid Ahlussunnah  di Irak. Dan mereka benar-benar menghancurkan ratusan mesjid Ahlussunnah, atau mengubahnya menjadi Husainiyat dan pusat-pusat Syiah Shafawis.3.      Membunuh tokoh-tokoh potensial Ahlussunnah –baik dari kalangan ilmuwan, militer dan agama-, dan melakukan semua upaya keji untuk meneror, mengusir atau membalas dendam pada mereka!4.      Melakukan kamuflase demografis sebagaimana yang terjadi di Suriah secara khusus. Dan juga seperti yang terjadi di Lebanon dan Yordania, apalagi di irak. Ditambah lagi bertebarannya para missionaris Syiah di tengah shaf Ahlussunnah.5.      Menciptakan benturan-benturan fiktif dengan kaum Zionis Israel. Padahal itu hanyalah sebuah pancingan agar Israel mengamuk lalu menghancurkan negri-negri kita kaum muslimin. Dan bila kekacauan itu terjadi, mereka dengan mudah memainkan strategi Shafawistik mereka demi mewujudkan tujuan-tujuan kejinya, persis seperti kondisi yang mereka ciptakan sebelumnya di Afghanistan dan Irak!! 

Sesungguhnya proyek Shafawis Syiah itu menyerupai proyek Zionis dalam berbagai sisinya. Namun sebenarnya lebih berbahaya dari proyek Zionis…Para pendukung proyek ini tidak akan berhenti hingga berhasil melenyapkan seluruh Ahlussunnah. Sebuah proyek yang mengemban kedengkian sejarah yang membuncah, yang dibangun di atas sampah-sampah agama mereka, seperti: Mushaf Fathimah, nikah mut’ah, menuhankan para imam, menghina para sahabat, menyimpangkan al-Qur’an dan Sunnah, dan mengafirkan Ahlussunnah…Karena itu, proyek ini jauh lebih berbahaya dari proyek Zionis dan Westernisasi Kolonialis Barat-Amerika…meskipun kaum muslimin tetap berkewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap kedua proyek tersebut, namun tetap saja perlawanan terhadap proyek Shafawis Persia itu harus lebih kuat dan keras!!

Sesungguhnya 4 wilayah yang dipilih oleh kaum Syiah Shafawi sebagai jejak awal merealisasikan tujuan dan rencana mereka adalah sebagai berikut:1.      Wilayah Iran: di kawasan ini operasi pembersihan terhadap Ahlussunnah sangat luas terjadi. Ini diikuti dengan penghalalan harta, kehormatan dan bahkan mesjid-mesjid mereka (perlu diingat, bahwa di seluruh Taheran tidak ada satupun mesjid Ahlussunnah!)2.       Wilayah Irak: di kawasan ini, mereka bekerja sama dengan penjajah Amerika untuk melakukan upaya-upaya seperti: penghancuran dan membagi-bagi wilayah Irak, mempersenjatai milisi-milisi Syiah untuk menyerang Ahlussunnah, pembersihan dan pengusiran Ahlussunnah, dan memalsukan prosentase jumlah penduduk Irak dengan menyebarkan studi-studi palsu yang menyatakan kemayoritasan Syiah, padahal sebelumnya Ahlussunnah menempati posisi 52% penduduk Irak!! Di sini harus pula disebutkan adanya misi-misi bersenjata yang ditujukan pada saudara-saudara kita dari Palestina yang hidup di Irak; berupa tekanan, pembunuhan, penangkapan, pelecehan kehormatan, dan penghancuran tempat tinggal…dan fakta menunjukkan bahwa teror-teror itu jauh lebih berat daripada teror yang selama ini mereka terima dari bangsa Zionis. Mereka bahkan berharap dapat kembali ke bumi Palestina dan berada di bawah kaki penjajah Zionis, daripada harus merasakan teror kaum Syiah!!3.      Di wilayah Suriah: pemerintah Suriah –yang merupakan sekutu strategis Iran- telah melakukan berbagai upaya penangkapan dan pembersihan yang sangat luas terhadap rakyat Suriah sendiri. Mereka melakukan pembatasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan memberikan keleluasaan bagi lembaga-lembaga Syiah…padahal Syiah di Suriah sama sekali tidak mempunyai wujud riil. Pemerintah Suriah juga melindungi upaya misionarisme Syiah di tengah kaum muslimin Suriah, memberikan kewarganegaraan pada kaum Syiah yang datang dari Iran dan Irak, serta mempersempit ruang gerak orang-orang al-Ahwaz yang mengungsi ke Damaskus…Suriah juga menyiapkan dirinya sebagai pangkalan penggempuran terhadap Lebanon dan Yordania, tentu dengan menggunakan masalah Palestina sebagai ‘senjata’ untuk kepentingan aliansi keji ini!!4.      Di wilayah Lebanon: Hizbullah dan Gerakan Amal –keduanya jelas gerakan Syiah- memainkan peranan sebagai gerakan perlawanan palsu. Mereka berlagak melakukan perlawanan terhadap Israel demi menjaga senjata tetap di tangan mereka, dan untuk memainkan lobi politik mereka di Lebanon demi kepentingan aliansi Shafawis-Persianis. Kedua gerakan ini jelas-jelas melancarkan misionarisme Syiah dan –yang tak kalah penting- sengaja memancing Israel untuk menghantam Lebanon kapan saja aliansi Shafawistik itu membutuhkannya, tentu disertai dengan upaya yang terus-menerus menghancurkan keutuhan Lebanon, dan membentuk sebuah negara Syiah dalam Negara Lebanon!! Maka menjadi sangat penting -saat kita melihat kawasan yang terbentang dari Iran hingga Lebanon dan Palestina- untuk memahami utuh apa yang telah kita gambarkan sebelumnya. Ini untuk menggambarkan secara utuh dan jelas apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari setiap tindakan para pendukung Proyek Shafawis di kawasan manapun. Dasar inilah yang harus jadi pijakan kita dalam melihat tindakan militer yang dilakukan oleh Hizbullah  belakangan ini; penyulikan 2 tentara Israel dan pembunuhan terhadap 7 orang dari mereka…Gambaran keadaan sebelum terjadinya tindakan militer ini dapat digambarkan sebagai berikut:1.      Terjadinya peningkatan usaha pembersihan etnis dan aliran yang dilakukan oleh milisi Shafawi-Syiah di Irak, yang juga diikuti dengan pemusnahan yang keji terhadap penduduk yang berasal dari Palestina, dan pengusiran Ahlussunnah dari wilayah selatan Irak (saat ini di Bashrah hanya tersisi 7% Ahlussunnah, padahal sebelumnya selama puluhan tahun mereka mayoritas di sana, dan menjelang pendudukan Amerika jumlah mereka adalah 40%)!! Peristiwa ini diselingi juga dengan pernyataan Presiden Iran untuk melenyapkan Israel!!2.      Gerakan perlawanan Palestina –yang tentunya memiliki latar belakang Ahlussunnah- menyita perhatian publik bahwa dialah satu-satunya yang terlibat dalam perlawanan terhadap Israel, dimana Israel telah sampai pada jalan buntu untuk mewujudkan tujuannya melawan rakyat Palestina dan gerakan-gerakan perlawanannya.3.      Tersingkapnya keterlibatan Hizbullah dalam kesepakatan sekutunya, Iran, yang bersama dengan penjajah Amerika bersepakat untuk menghancurkan gerakan perlawanan Irak. Hizbullah juga terlibat dalam pelatihan milisi Syiah Shafawiyah di Irak, dan milisi yang sama-lah yang melakukan pemusnahan terhadap warga Palestian dan Ahlussunnah di Irak! 4.      Mulainya kejatuhan misi-misi Syiah di Suriah dan Lebanon sebagai sebuah dampak terbalik dari tersingkapnya sikap-sikap politik para ‘peserta’ aliansi Shafawis yang ternyata mendukung Zionis dan pendudukan Amerika di Irak –yang notabena telah mendapatkan penolakan luar biasa dari rakyat Irak-…lalu disusul oleh munculnya bibit-bibit perbenturan dalam pelaksanaan kedua proyek besar Irak: proyek Amerika dan proyek Persia-Shafawis!!5.      Semakin kuatnya tekanan nasional pihak Lebanon, yang merupakan reaksi negatif atas pemerintah Suriah setelah pengusirannya dari Lebanon…dan juga semakin rapuhnya posisinya pemerintah Suriah akibat semakin dekatnya tudingan dunia internasional atas pembunuhan Presiden Rafiq al-Hariri beberapa waktu lalu.Karena semua faktor itu, maka:

Harus ada upaya memalingkan pandangan mata dunia dari apa yang terjadi di Irak, baik yang dialami oleh Ahlussunnah maupun warga Palestina berupa tekanan kaum Syiah Shafawis…

Harus ada upaya untuk ‘mencuri’ pandangan dunia dari gerakan perlawanan Ahlusunnah Palestina yang berhasil membuktikan kelemahan Israel…Harus ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya-upaya ‘zending’ Syiah di kawasan itu…Harus ada usaha untuk mengembalikan ‘kebenaran’ sesumbar dusta Ahmadi Nejad untuk melenyapkan Israel dan  melawan negara Zionis itu…Harus ada upaya untuk menutupi kesepakatan Hizbullah yang ingin melawan gerakan-gerakan perlawanan Irak…Harus ada upaya untuk mengacaukan politik di Lebanon demi menciptakan kekacauan yang telah diancamkan oleh Presiden Suriah, Basyar al-Asad…Semua itu harus dilakukan, meski harus mengorbankan Lebanon…seluruh Lebanon bahkan…Yah, meskipun itu harus menyebabkan kehancuran negri bernama Lebanon!!Untuk itu semualah, Hizbullah –sebagai salah satu pendukung proyek Shafawi-Persianis- menjalankan usaha atau petualangannya belakangan ini ‘melawan’ Sang Zionis!!Apakah kita kontra terhadap sebuah gerakan yang melawan Zionis?? Tentu saja tidak! Kita mendukung setiap gerakan yang dapat melemahkan dan menjatuhkan negara pencuri Zionis itu! Tapi kita tidak bisa menerima jika gerakan itu menjadikan upaya perlawanannya sebagai bagian dari sebuah pewujudan tujuan yang jauh lebih berbahaya dari proyek Zionisme di negri-negri kita.  Kita tidak setuju jika para pelaksana proyek itu menjadikan masalah Palestina sebagai barang dagangan mereka, sementara di saat yang sama,  di Baghdad, mereka menyembelih orang-orang Palestina, merampas harta dan kehormatan mereka.Kita tidak pernah bisa menerima jika kaum Shafawi-Syiah itu ingin mengacaukan keamanan Suriah dan Lebanon demi mewujudkan tujuan-tujuan agama mereka…Selamanya, kita tidak akan menerima jika Lebanon dihancurkan dan rakyatnya dibunuh  hanya karena ulah provokatif yang dilakukan oleh pendukung proyek Shafawis-Persianis, yang eksekusinya dijalankan oleh kaum Zionis!!Kita tidak bisa menerima jika kaum Neo-Shafawis itu berlagak ingin mengorbankan diri mereka, bahwa merekalah gerakan perlawanan itu…sementara dengan sangat jelas mereka juga melirik dan mendukung proyek Amerika dan Zionis…Kita tidak bisa menerima jika dunia memalingkan pandangannya dari segala kekejian dan kejahatan kaum Syiah-Shafawis terhadap saudara-saudara, keluarga dan rakyat muslim kita di Irak…Kita tidak bisa menerima jika operasi-operasi militer gelap itu dijadikan sebagai ajang penguluran waktu untuk membangun proyek Senjata Nuklir Iran-Shafawis, yang kelak akan digunakan untuk menghancurkan bangsa Arab dan kaum muslimin…untuk merampas negri, kekayaan dan juga harga diri mereka!!Periksalah semua lembaran sejarah, Anda tidak akan pernah menemukan bahwa Iran pernah terlibat dalam peperangan melawan kaum Zionis sekalipun…atau bahkan melawan ‘Si Setan Besar’ Amerika!! Anda tidak akan pernah menemukan satu huruf pun di dalam sejarah yang menunjukkan itu. Bahkan Iran justru pernah mempermalukan dirinya dengan mengimpor senjata dari Israel dan Amerika saat berperang melawan Irak (ingat kasus Iran-gate!)…Iran sendiri-lah yang membujuk dan mendukung keberlangsungan pendudukan Amerika di Irak…Iran sendiri-lah yang ikut campur dan memudahkan pemerintah Suriah untuk melenyapkan putra-putra terbaiknya…Iran sendiri-lah yang menggunakan Hizbullah untuk memancing tindakan penghancuran Lebanon oleh Israel…Iran sendiri-lah yang merebut tiga pulau milik Emirat Arab…dan Iran-lah yang berusaha mengubah gerakan perlawanan Palestina menjadi selembar kertas yang kelak dengan mudah ia mainkan, meski harus mengorbankan stabilitas keamanan seluruh kawasan Arab dan Islam!!Bila aliansi Neo Syiah-Shafawi itu sungguh-sungguh melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel, mengapa dataran tinggi Golan masih tenang-tenang saja hingga kini??!Bila Hasan Nasrullah dan Hizbullah-nya memang ingin membebaskan tawanan-tawanan Lebanon, mengapa ia tidak menuntut sekutunya, Suriah, untuk melepaskan ratusan orang-orang Lebanon di penjara Suriah??!Bila aliansi Neo Syiah-Shafawi ini jujur dengan semua gembar-gembornya, lalu siapakah yang menyambut pasukan Zionis dengan karangan bunga ketika mereka berhasil menguasai wilayah Lebanon Selatan bulan Juni 1982??! Lalu siapa yang mengundang pasukan Amerika ke Irak, dan hingga kini saat kalimat-kalimat ini dituliskan, aliansi itu masih terus berlanjut??!Jika Hizbullah memang ingin melindungi Lebanon dan rakyatnya, mengapa mereka melakukan upaya provokatif baru-baru ini tanpa sepengetahuan pemerintah Lebanon yang pada Rabu sore, 12-7-2006 mengeluarkan pernyataan: “Pemerintah Lebanon samasekali tidak mengetahui operasi yang dilakukan oleh Kelompok Hizbullah ini” ??!Jika mereka –kaum Neo Syiah-Shafawis- itu memang ingin meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina yang terus terancam oleh tekanan Zionis, lalu mengapa mereka menghabisi mereka di Baghdad dengan cara yang jauh lebih keji dan kejam??!Maka setelah semua ini, menjadi kewajiban kita semua –bangsa Arab dan seluruh kaum muslimin- untuk memahami sebaik-baiknya kenyataan politik, keamanan dan pandangan keagamaan kaum Neo Syiah-Shafawis yang ada saat ini…Mereka harus menyadari kedahsyatan bahaya mereka terhadap –tidak saja bangsa Arab-, namun juga kaum muslimin…Lalu kemudian merumuskan langkah yang tepat untuk melawan kedua proyek keji ini: proyek Zionis-Salibis dan proyek Neo Syiah-Shafawis-Persianik –dimana yang terakhir disebutkan jauh lebih keji dan berbahaya dari yang sebelumnya-. Selamatkan agama, peradaban, masa depan negri dan generasi kita dari mereka!! 

DR. Muhammad Bassam Yusuf

 Pembaca yang budiman…Ketika saya menerjemahkan tulisan ini, bayangan-bayangan kengerian sungguh berkelebat dalam benak saya. Mengapa? Karena saya tahu betul –dan mungkin Anda juga demikian- betapa gerakan Neo-Syiah ini secara perlahan tapi pasti mulai menjelma menjadi gerakan yang akrab, bahkan diminati oleh sebagian penduduk negri ini. Wajah gerakan ini tampil begitu manis dan lembut di mata banyak orang. Tapi kita tidak pernah tahu, –atau sebagian cendekiawan bahkan selalu berapologi tentang kebaikan mereka- seberapa dalam kelicikan yang terhunjam dalam wajah manis itu.

Terakhir, saya hanya menitipkan harapan sederhana agar kita selalu mewaspadai bahaya Neo-Syiah ini. Jangan terpesona hanya karena wajah yang manis dan tutur kata yang penuh rayu, sebab berislam yang benar tidak pernah didasarkan pada kehalusan tutur dan perilaku semata, tapi pada kekuatan hujjah yang berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah yang shahihah. Mudah-mudah Anda dapat memahami itu. Wallahu a’lam.

http://abulmiqdad.multiply.com/

HUKUM ISLAM DI INDONESIA; DULU DAN SEKARANG

Muhammad Ikhsan*

Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air –misalnya-, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan –bagi umat Islam secara khusus- untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

Untuk itulah, tulisan ini dihadirkan. Tentu saja tulisan ini tidak dapat menguraikan secara lengkap dan detail setiap rincian sejarah hukum Islam di Tanah air, namun setidaknya apa akan Penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam, sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga di era reformasi ini. Pada bagian akhir tulisan ini, Penulis juga menyampaikan kesimpulan tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia untuk –apa yang Penulis sebut dengan- “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam.
Wallahu a’la wa a’lam!
 
Hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda
Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi.[1] Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.[2]

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.
Kesultanan-kesultanan tersebut –sebagaimana tercatat dalam sejarah- itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17.[3] Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.
 
Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda
Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.[4]
Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu:
1.Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freijer.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, dimana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.[5]

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep dar al-Islam dan dar al-harb. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.[6]

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai berikut:
1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.[7]
2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.[8]
3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat). [9]
4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling  (yang isinya sama dengan Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.[10]

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.
 
Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang
Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepag meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan  Belanda.[11]
Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Diantaranya adalah:
1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan oktober 1943.[12]
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA.
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama
dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.[13]

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa,

Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.[14]
 
Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945)
Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang –yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia-, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam.[15] Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar aggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golonga dalam masyarakat Indonesia”.[16]

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.[17]

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari taggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima –satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary –bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.[18]

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan,
Kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia…suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.[19]
Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950
Selama hampir lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia –yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.[20]

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950.
Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.[21] “Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.[22] Peluang inipun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional.[23] Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan undang-undang yang bersifat tetap.[24]

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majlis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majlis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majlis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan –menurut Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis”.[25] Namun bagaiamana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar –apa yang mereka sebut dengan- “kesadaran teologis-politis”nya.[26]
 
Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru
Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Sementara NU –yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya Soekarno[27]- bersama dengan PKI dan PNI[28] kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.[29]
Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.
 Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi.[30] Lalu bagaimana dengan hukum Islam?
Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukunagn kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.[31]

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.[32] Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.[33]
 
Hukum Islam di Era Reformasi
Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.[34]
Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.[35]
 
Penutup
Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Bagi penulis, ide ini tentu patut didukung. Namun sembari memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan bijaksana. Karena menegakkan yang ma’ruf haruslah juga dengan menggunakan langkah yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema’rufan Islam.[36]

Proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat ini. Sebab tidak dapat dipungkiri, dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita.
Wallahu a’lam.
 

Cipinang Muara, 19 September 2006
(Sumber : abulmiqdad.multiply.com)

*)Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Studi kajian Islam Dan Timur Tengah Kekhususan Kajian Islam.

DAFTAR PUSTAKA
1. Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005.
2. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998.
3. Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta,  27 September 2000.
4. Chamzawi, Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (Masih Perlukah?), Majalah Amanah, no.56, tahun XVIII, Nopember 2004/Ramadhan-Syawal 1425 H.
 

[1] Sebagaimana disebutkan dalam Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Mei 2005, hal. 61. Sementara itu Bahtiar Effendy menyebutkan bahwa Islam mulai diperkenalkan di wilayah nusantara pada akhir abad 13 dan awal abad 14 Masehi. Kesimpulan ini sangat mungkin didasarkan pada fakta bahwa kesultanan Islam pertama, Samudra Pasai, berdiri pada kisaran waktu tersebut. Lih. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, Oktober 1998, hal. 21.
[2] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 61.
[3] Ibid., hal. 61-62.
[4] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 63-64.
[5] Ibid., hal. 64-66.
[6] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 67-68.
[7] Ibid., hal. 68.
[8] Ibid., hal. 68-70.
[9] Ibid., hal. 70.
[10] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 72. Sebagaimana terlihat dengan jelas bahwa perubahan ini juga sangat dipengaruhi oleh Teori Receptio Snouck Hurgronje.
[11] Ibid., hal. 76.
[12] Mengenai apakah Masyumi versi ini merupakan asal-usul Partai Masyumi di kemudian hari, lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 93, catatan kaki no.105.
[13] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, op.cit., hal. 76-79.
[14] Daniel S.Lev, Islamic Courts in Indonesia, hal. 34, sebagaimana dinukil dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 83.
[15] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 84. Mereka antara lain adalah Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.H.A.Wahid Hasjim. Jumlah ini didasarkan pada apa yang dituliskan oleh Muhammad Yamin dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I dan II, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, hal. 60. Sementara dalam Ramly Hutabarat menyebutkan dalam Kedudukan Hukum Islam, hal. 85, disebutkan jumlah kubu Islam adalah 15 orang. Data ini didasarkan pada pidato Abdul Kahar Muzakkir di Konstituante, dalam Tentang Dasar Negara di Konstituante, jilid III. Bandung: Secretariat Jenderal Konstituante, 1959, hal. 35. 
[16] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 85.
[17] Ibid., hal. 89-90. Titik kompromi lain juga terlihat dalam rumusan tentang syarat menjadi Presiden Republik Indonesia yang haruslah “orang Indonesia asli dan beragama Islam.”
[18] Ibid., hal. 92-93.
[19] Risalah Perundingan 1957, tanpa tempat, Konstituante Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 325, sebagaimana dinukil dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 91.
[20] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 103.
[21] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 110-111.
[22] Ibid., hal. 112.
[23] Ibid., hal. 113.
[24] Ibid., hal. 115.
[25] Ibid., hal. 131-133.
[26] Karl. D. Jackson, Traditional Authority, Islam, and Rebellion, hal. 10, sebagaimana dikutip dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 96-97.
[27] Ini adalah manifesto politik yang terdiri dari (1) kembali ke UUD 1945; (2) sosialisme Indonesia: (3) demokrasi terpimpin: (4) ekonomi terpimpin; dan (5) kepribadian Indonesia. Lih. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 110.
[28] Masing-masing diwakili oleh Idham Chalid (NU), D.N. Aidit (PKI), dan Suwirjo (PNI).
[29] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 140-141.
[30] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hal. 111-112.
[31] Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit., hal. 149-150, dan 153.
[32] Lihat beberapa alasan diterimanya UU ini dalam Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam, op.cit, hal. 163-164.
[33] Ibid., hal. 156-157. Kompilasi ini terdiri dari tiga buku: (1) tentang Hukum Perkawinan, (2) tentang Hukum Kewarisan; dan (3) tentang Hukum Perwakafan.
[34] Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September 2000.
[35] Ibid.
[36] Lih. Chamzawi, Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (Masih Perlukah?), Majalah Amanah, no.56, tahun XVIII, Nopember 2004/Ramadhan-Syawal 1425 H.